Program Studi Ilmu Pemerintahan - S2

Tentang Ilmu Pemerintahan S2 - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Magister IlmuPemerintahan (MIP) adalah program pasca sarjana yang dirancang khusus untuk melatih parabirokrat, politisi, peneliti dan manajer sektor publik. Program ini didirikanpada tahun 2010 sebagai tanggapan terhadap kebutuhan untuk pergi membuatmanajer kelas menengah, birokrat, politisi, dan peneliti untuk menjadiprofesional di bidangnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, mahasiswa dalamprogram MIP UMY dilatih untuk menjadi profesional yang menjunjung tinggi integritasdan etika dalam posisi masing-masing. Semua prinsip-prinsip tata kelola yangbaik, termasuk transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan pendekatanpartisipatif diprioritaskan dalam proses pendidikan dalam program MIP.

Visi Program Studi

Menjadi Program Studi Magister yangunggul dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan yang berlandaskan nilai - nilaiIslam untuk kemaslahatan umat.

Misi Program Studi

• Menyelenggarakan pendidikan Ilmu Pemerintahan di tingkat magister yang unggul dan inovatif.
• Menyelenggarakan penelitian dan kajian Ilmu Pemerintahan yang mengkombinasikan antara Ilmu Pemerintahan kontemporer dengan nilai - nilai Islam.
• Melaksanakan pengabdian masyarakat yang relevan dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat dengan pendekatan Ilmu Pemerintahan kontemporer yang dilandasi nilai - nilai Islam.

Kompetensi Dasar Program Studi

a. memiliki keahlian untukmenganalisis, memimpin, dan mengelola secara teoritis, perundang-undangan, dan teknologi informasi tentangmasalah-masalah yang berkaitan dengan eksistensi organisasi-organisasi ,kelomppok-kelompok, dan individu-individu dalam masyarakat pascamodern erasekarang ini.
b. memiliki keahlian untukmenganalisis, memimpin, dan mengelola secara teoritis, perundang-undangan pemerintahan / papol, danteknologi informasi tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan artikulasi dan agregasi kepentingan dankebutuhan pelayanan publik.
c. memiliki keahlian untuk menganalisis,memimpin, dan mengelola secara teoritis,perundang-undangan, dan teknologi informasi tentang masalah-masalah yangberkaitan dengan formulasi kebijakan publik atau pembuatan keputusanyang menyangkut masalah-masalah pelayanan publik bagi warga masyarakat.
d. Memeliki keahliankerjasama dengan organisasi politik, Ormas dan pemerintah untukpenyelesaian masalah publik dan politik.